Wapres JK Ingin Penggunaan Dana Desa Diumumkan di Masjid

Wakil Presiden Yusuf Kalla

"Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta penggunaan dana desa diumumkan di masjid dan rumah ibadah lainnya. Ini dilakukan agar penggunaan dana desa bisa transparan".

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta penggunaan dana desa diumumkan di masjid dan rumah ibadah lainnya. Ini dilakukan agar penggunaan Dana Desa  bisa transparan.

"Kami minta pertanggungjawaban ke masyarakat juga penting, jadi disarankan progresnya diumumkan di rumah-rumah ibadah, kayak masjid, gereja," kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2017.

Kalla berharap pengumuman penggunaan dana desa di masjid bisa meminimalisasi penyimpangan. Dia mencotohkan penggunaan keuangan masjid yang transparan karena setiap pekan diumumkan menjelang salat Jumat.

Karena itu, pengumuman dana desa juga seharusnya diumumkan ke masyarakat secara terbuka, sehingga masyarakat bisa memeriksanya.

Menurut Kalla, penggunaan dana desa tidak mungkin dilakukan pemerintah secara langsung. Ini mengingat banyaknya jumlah desa yang ada di Indonesia, yakni sekitar 75 ribu desa. "Jadi tidak mungkin diperiksa satu per satu, karena itu di lapangan, rakyatnya, camatnya (yang memeriksa)," kata Kalla. Seperti dikutip dari media tempo.com

Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat di Kabupaten Pamekasan dalam kasus suap dana desa pada 2 Agustus 2017.

Mereka yang ditangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, juga Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi.


Anggaran dana desa tiap tahunnya terus bertambah jumlahnya. Dari yang awalnya Rp 20 triliun pada 2015, naik menjadi 47 triliun pada 2015 dan Rp 60 triliun pada tahun ketiga.

Total, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 127 triliun dana desa.
Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya belum puas terhadap efektivitas dan pengawasan Dana Desa yang terbukti masih dikorupsi.

 "Presiden Joko Widodo meminta untuk segera dilakukan survei evaluasi efektivitas dana desa," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo seusai bertemu Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Senin 7 Agustus 2017.